29 September 2010

Amerika Sedang Menyusun Rencana Menyadap Facebook

Pemerintahan Obama sedang menyusun peraturan baru yang akan memudahkan mereka untuk memata-matai komunikasi internet, koran New York Times melaporkan pada hari Senin (27/9) waktu setempat.

Kantor berita The Times melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mengharuskan layanan komunikasi online untuk secara "teknis mampu mematuhi" perintah penyadapan. RUU itu akan mencakup semua layanan komunikasi, bahkan seperti Blackberry yang basisnya ada di luar AS.

James Dempsey, wakil presiden Centre for Democracy and Technology, mengatakan bahwa usulan itu akan menimbulkan dampak besar bagi komunikasi online. Dia mengungkapkan keberatannya terhadap rencana tersebut. Dalam kesaksiannya terkait Undang-undang Privasi Komunikasi Elektronik, Dempsey mengatakan pada Kongres bahwa teknologi melampaui pelindung hukum yang berusaha menyeimbangkan hak privasi individu, kebutuhan pemerintah akan alat untuk melakukan investigasi, dan kepentingan penyedia layanan dalam kejelasan dan kepercayaan pelanggan.

"Keuntungan personal dan ekonomi dari perkembangan teknologi tidak boleh mengorbankan privasi," ujarnya dalam kesaksian itu. "Dalam ketiadaan perlindungan yudisial, ini saatnya bagi Kongres untuk menanggapi,  untuk memberikan cukup perlindungan privasi, sembari memelihara alat penegakan hukum dan memberikan kejelasan pada penyedia layanan."

Terkait rencana undang-undang pemerintah, Dempsey mengatakan, "Mereka pada dasarnya ingin kembali ke masa lalu dan membuat layanan internet berfungsi seperti sistem telepon jaman dulu."

Pemerintah AS mengatakan peraturan baru itu dibutuhkan untuk mengejar perubahan teknologi komunikasi.

Pemerintah sudah memiliki kekuasaan untuk mencegat data yang ditransmisikan melalui jaringan telepon dan broadband, jika seorang hakim mengeluarkan perintah penyadapan. Tapi jika data itu terenkripsi, seperti panggilan melalui Skype misalnya, maka percuma bagi para penyidik.

Usulan legislasi itu akan mengharuskan sejumlah penyedia layanan, seperti Skype, Blackberry, dan Facebook, untuk mendekripsi data sebagai respon terhadap perintah penyadapan. Penyedia yang gagal memenuhi bisa menghadapi denda atau hukuman lainnya.

Kekhawatiran Amerika serupa dengan pemerintah Uni Emirat Arab dan India, yang keduanya mengancam untuk memblokir layanan Blackberry sampai operatornya memberikan pemerintah akses ke data yang dikirim melalui jaringan mereka.

Usulan itu kemungkinan besar akan menjadi kontrovesial untuk sejumlah alasan. Peraturan itu menciptakan "pintu belakang" dalam layanan online yang bisa dieksploitasi oleh peretas dan akan menciptakan beban berat bagi perusahaan perangkat lunak, terutama yang baru dibangun atau perusahaan kecil.

Seorang juru bicara FBI mengatakan upaya pemerintah itu ditujukan untuk intersepsi komunikasi yang sudah legal menurut hukum saat ini. "Kita tidak berbicara tentang perluasan kekuasaan. Kita berbicara tentang pemeliharaan kemampuan kita untuk melaksakan kekuasaan yang ada dengan tujuan untuk melindungi keselamatan publik dan keamanan nasional," ujarnya.

Dalam berita terkait, Badan Keamanan Nasional telah lama melakukan pengawasan elektronik terhadap saudara laki-laki presiden Afghan Hamid Karzai sebagai bagian dari investigasi korupsi terhadap bisnisnya di Afghanistan.

Penyadapan Badan Keamanan Nasional atas Mahmoud Karzai, kakak laki-laki Presiden Karzai, tampaknya menjadi bagian dari penyelidikan kriminal besar yang sedang dilakukan oleh jaksa penuntut federal di New York.

Mahmoud Karzai, yang menjalankan restoran di AS sebelum serangan 11 September 2001, dipandang luas sebagai salah satu pemimpin bisnis yang paling berpengaruh di Kabul. Dia telah dikritik di Afghanistan karena memanfaatkan statusnya sebagai kakak laki-laki presiden untuk terlibat dalam urusan orang dalam di industri real estat, semen, dan lainnya.

Penyadapan terhadap Mahmoud Karzai di Afghanistan telah berlangsung selama beberapa bulan. AS membentuk tim investigasi dengan pemerintah Afghan untuk memberantas korupsi di negara itu, tapi investigasi Karzai oleh jaksa penuntut federal di New York tampaknya dipisahkan dari upaya bersama itu.

Sementara unit antikorupsi bersama yang baru di Kabul memiliki kapabilitas menyadapnya sendiri, fakta bahwa Badan Keamanan Nasional telah terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap Karzai menggarisbawahi kerahasiaan dan kepekaan seputar investigasi tersebut.

www.suaramedia.com

Tidak ada komentar: