Macet, Ibukota Diusulkan Pindah ke Kalimantan

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi Pemerintahan, Teguh Juwarno, menggulirkan lagi wacana pemindahan ibukota dari Jakarta. Menurut salah satu Ketua Partai Amanat Nasional ini, Jakarta cukup dibebani sebagai pusat perdagangan dan keuangan.

"Itu kan gagasan sudah lama," kata Teguh kepada VIVAnews.com, Senin, 26 Juli 2010, "Gagasan agar Ibukota negara ditempatkan di wilayah tengah Indonesia." Wilayah tengah itu dibayangkan PAN terletak di Pulau Kalimantan.

"Saya kira ini sebenarnya gagasan lama yang harus kita hidupkan lagi. Harus kita munculkan lagi di rapat-rapat Komisi II," kata Teguh.

Alasan pemindahan, kata Teguh, pertama, karena kondisi macet di Jakarta yang semakin parah. Kedua, jika pemindahan dilakukan ke Kalimantan, tentu akan lebih aman dari gempa bumi. Menurut Peta Gempa 2010 yang dilansir pemerintah beberapa waktu lalu, Jakarta termasuk daerah yang rawan gempa. "Soal gempa ini, memperkuat juga gagasan pemindahan ke Kalimantan."

Teguh menyatakan akan mengkaji prosedur perubahan itu. Kalau konstitusi mengatur ibukota negara harus di Jakarta, Teguh menyatakan, itu bisa disiasati dengan membuat aturan ibukota pemerintahan di tempat lain. "Biar nanti seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya," kata Teguh.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta diperkirakan telah membawa kerugian sebesar Rp17,2 triliun setiap tahun. Estimasi itu merupakan hasil penelitian Dinas Perhubungan Jakarta pada 2009. Saat ini, pemerintah mengupayakan pembangunan mass rapid transit di Jakarta dan membangun jalan-jalan baru.

Kemacetan ini membuat iring-iringan pengawalan mobil untuk pejabat negara kerap menjadi kecaman warga. Bahkan, iring-iringan Presiden juga ikut diprotes seorang warga melalui surat terbuka di harian nasional.

Gerindra: Kalimantan Ideal untuk Ibukota

Partai Gerakan Indonesia Raya mendukung wacana pemindahan Ibukota negara dari Jakarta. Menurut Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, kawasan yang paling cocok adalah di Pulau Kalimantan.

"Wacana pemindahan Ibukota itu sudah dari zaman Bung Karno, tapi sampai sekarang tidak terlaksana," kata Muzani. "Jadi menurut saya, wacana ini sudah terlalu lama dan sudah terlalu sering, dalam setiap rezim kepresidenan ini selalu diwacanakan," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Juli 2010.

Dan sekarang, menurut Muzani, jangan hanya sekadar wacana. Saatnya parlemen memutuskan. "Menurut kami, yang ideal itu membangun sebuah kawasan baru untuk Ibukota," katanya. "Yang paling ideal memang Kalimantan."

Kalimantan dinilai Muzani masih baik. Jika Ibukota dipindahkan ke sana, bisa terjadi pemerataan pembangunan. "Jakarta biar menjadi pusat bisnis," katanya.

"Tetapi ini menurut saya jangan cuma wacana-wacana saja. Harus ada kesepakatan serius antara pemerintah, DPR, dan semua pihak memindahkan Ibukota karena sudah banyak negara yang sudah berhasil," kata Muzani.

Muzani menyebut, Pakistan memindahkan Ibukota ke Islamabad, Arab Saudi dari Jeddah ke Riyadh, Australia dari Sydney ke Canberra, Malaysia pindah ke Putrajaya, dan Afrika Selatan pindah dari Capetown ke Johannesburg. "Jadi banyak yang berhasil kan. Nah, kita berhasil mewacanakan, belum berhasil melaksanakan," kata Muzani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Teguh Juwarno menggulirkan lagi usul pemindahan Ibukota ini dengan alasan Jakarta terlalu macet dan rawan gempa bumi. Namun Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, menilai belum saatnya dilakukan pemindahan.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta ini diperkirakan merugikan warga Jakarta Rp 17,2 triliun setiap tahun. Estimasi kerugian itu merupakan hasil penelitian Dinas Perhubungan Jakarta pada 2009. Saat ini, pemerintah mengupayakan pembangunan mass rapid transit di Jakarta dan membangun jalan baru.

VIVAnews